Get Adobe Flash player

Tugas Pokok dan Fungsi

KRONOLOGIS SEJARAH PEMBENTUKAN BAPPEDA

 

Diawali dengan dibentuknya satu unit perancang pembangunan bersatu dengan Biro Pembangunan VI Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Majalengka, untuk kondisi saat ini setingkat dengan Bagian Ekonomi Pembangunan. Embrio tersebut kemudian dikukuhkan melalui Surat

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 32 Pemp. SK.1972, tertanggal 30 Juni 1972, dengan membentuk Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA) dan disempurnakan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 134/PU-021/SK/1980, tertanggal 1 Mei

1980.

Selanjutnya eksistensi BAPPEMKA dikukuhkan dengan terbitnya ketentuan dan peraturan dari tingkat Pusat dan Daerah dengan urutan sebagai berikut :

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980, tanggal 29 Maret 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat I dan Tingkat II.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, Nomor : 07/OP.760/PD/1982, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Majalengka.
  4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka, Nomor 02 Tahun 1989, tentang Uraian Tugas Urusan dan Seksi pada BAPPEDA Kabupaten Majalengka.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, Nomor 29 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Tahun 2000 Nomor 30).
  6. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Majalengka.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka,  Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Majalengka.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengk

TUGAS

  1. Menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
  3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

FUNGSI

  1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, arah dan kebijakan umum tahunan APBD;
  3. Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan fisik, pembangunan kesmas, tatapraja dan aparatur, serta keuangan;
  4. Mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu antar perangkat daerah, antar daerah, antar sektor, dan antar lintas lainnya;
  5. Mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
  6. Menyusun RAPBD dalam satu tim anggaran yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah;
  7. Mengkoordinasikan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan perencanaan daerah;
  8. Memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan daerah;
  9. Mengkoordinasikan evaluasi perencanaan daerah;
  10. Mengelola dukungan teknis dan administratif.