bappeda-situs resmi bappeda kabupaten majalengka

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA
Tahun 2011-2013

  • PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
  • TAHUN 2010

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Pembangunan masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan sektor  pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mencapai suatu harapan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perjuangan untuk mencapai harapan tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan dasar dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada waktu lampau lebih memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun sampai saat ini masih menyisakan berbagai problematika pada kehidupan masyarakat. Beberapa problem yang mengharuskan adanya solusi menyeluruh diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, tekad pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berusaha terus untuk mensinergikan berbagai program pembangunan guna melakukan penanggulangan kemiskinan yang rasional, proporsional dan  berupaya untuk mengurangi tumbuhnya nilai-nilai negatif sebagai dampak dari suatu program penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan dimensi keterasingan (isolation). Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami sesorang atau rumahtangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Terdapat 14  variabel rumah tangga miskin program sosial ekonomi  dari BPS yang digunakan pada tahun 2005 dan 2008 yaitu: 1) luas lantai < 8 m2, 2) lantai rumah terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, 3) dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester, 4) tidak punya fasilitas buang air buang air besar atau bersama-sama dengan rumah lain, 5) sumber penerangan rumah bukan listrik, 6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, 8) hanya mengkonsumsi daging /susu/ayam satu kali dalam seminggu atau tidak pernah, 9) hanya dapat membeli pakaian baru sebanyak satu kali dalam setahun atau tidak pernah, 10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik pemerintah, 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah pertanian dengan luas tanah < 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan per bulan < Rp. 600.000,00, 13) pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD, 14) Tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual minimal Rp.500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional mencakup dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, kelembagaan, dan bersifat unik untuk setiap kawasan karena tiap kawasan mengandung karakteristik yang cukup bervariatif. Aksi dalam penanggulangan kemiskinan memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan (stakeholders), baik pemerintah dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota maupun dunia usaha/swasta atau masyarakat.  Pada sisi lain, dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan masih dihadapkan pula pada beberapa permasalahan krusial seperti data base yang masih belum mampu di up date setiap tahunnya secara kontinu, sehingga  beraneka ragamnya program kemiskinan  tidak berdampak signifikan terhadap data penurunan angka kemiskinan.

Secara kelembagaan yang khusus berkonsentrasi bagi penanggulangan kemiskinan di daerah telah dibentuk Tim Koordiasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Majalengka.  Tim tersebut harus mampu mengawal berjalannya semua program penanggulangan kemiskinan (pronangkis), sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Namun dukungan lainnya yang perlu ada (condition sain cuarnon) adalah dokumen yang memuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen itu sendiri bersinergi dengan dokumen lainnya seperti RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013. Oleh karena itu, SPKD merupakan dokumen inti sebagai panduan utama guna pencapaian angka pengurangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

 

1.2  Landasan Hukum

landasan hukum Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013.

 

1.3  Tujuan

Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Majalengka ini, bertujuan sebagai berikut:

  1. Sebagai pedoman utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka;
  2. Kesamaan gerak langkah dalam sinergitas antar sektor;
  3. Adanya upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
  4. Terskemanya target penurunan angka kemiskinan;
  5. Terpolanya program dan kegiatan serta indikasi anggaran Penanggulangan Kemiskinan.

 

1.4  Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2013 sebagai berikut:

Bab I    Pendahuluan, mencakup latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II   Kependudukan dan Sebaran Angka Kemiskinan di Kabupaten Majalengka, mencakup kependudukan, dan sebaran penduduk miskin.

Bab III  Skenario Penanggulangan Kemiskinan, mencakup Target Penurunan Angka Kemiskinan, skenario program Penanggulangan kemiskinan.

Bab IV Arah Kebijakan dan Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan, yang mencakup arah kebijakan, strategi program dan indikasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bab V  Penutup

Lampiran

 

 

 

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN SEBARAN ANGKA KEMISKINAN

DI KABUPATEN MAJALENGKA

 

 

2.1  Kependudukan

Faktor endougenous dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka diantaranya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi untuk dapat diberdayakan sehingga berkontribusi bagi pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi alam yang terdiri atas pegunungan dan dataran rendah ditopang oleh sumber daya air, menunjukkan indikasi kabupaten ini sebagai besar penduduknya bermata pencaharian petani. Walaupun demikian sebenarnya mata pencaharian pendudukan di Kabupaten Majalengka cukup bervariatif sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.1.

Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Usia 15 Tahun ke Atas

Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 s.d. 2009

 

No.

Jenis Mata Pencaharian

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pertanian

29,95

31,80

37,61

30,58

30,44

2

Pertambangan dan penggalian

2,29

0,68

0,35

0,47

0,49

3

Industri Pengolahan

18,36

19,41

13,94

16,88

12,13

4

Listrik, Gas & Air

0,39

0,10

0,24

0,28

0,29

5

Konstruksi

7,93

5,36

5,35

6,22

6,54

6

Perdagangan

26,15

26,68

26,61

24,35

29,40

7

Angkutan dan Komunikasi

5,97

5,81

5,47

6,91

7,27

8

Keuangan

0,68

0,57

1,19

0,99

1,04

9

Jasa/lainnya

8,28

10,37

9,23

13,32

12,40


Jumlah

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: Data BPS Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 2.1. bahwa persentase penduduk Kabupaten Majalengka usia 15 tahun ke atas yang berkerja menurut lapangan usaha selama kurum waktu 5 tahun (tahun 2005 s.d. 2009) didominasi oleh jenis mata pencaharian pertanian. Sedangkan persentase yang paling sedikit pada jenis mata pencaharian listrik, gas, dan air. Persentase usia penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan jenis mata pencaharian ini, secara keseluruhan rata-rata mengalami fluktuasi, kecuali penduduk yang bekerja pada jenis angkutan dan komunikasi cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut memungkinkan sekali penduduk di Kabupaten Majalengka terjadinya alih jenis pekerjaan setiap tahunnya.

 

2.2  Sebaran Penduduk Kemiskinan

Data base yang diakui secara nasional dan memiliki legalitas hukum adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data kemiksinan yang by name dan by addres yakni Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang setiap tiga tahun sekali dilakukan up dating. Data PPLS BPS telah 2 kali dimutahirkan yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Di Kabupaten Majalengka data kemiskinan menurut PPLS BPS tahun 2005 sebanyak 384.208 jiwa atau 115.339 RTS. Sedangkan data kemiskinan PPLS BPS tahun 2008 sebanyak 308.428 jiwa atau 108.422 RTS.

Sebaran penduduk miskin di Kabupaten Majalengka berdasarkan data PPLS BPS Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

 

Tabel 2.2.

Sebaran Angka Kemiskinan Per Kecamatan

Di Kabupaten Majalengka

 

NO

KECAMATAN

Desa/     Kelurahan

Jumlah Kemiskinan

(RTS)

Jumlah Kemiskinan     (Jiwa)

1

2

3

4

5

1

Lemahsugih

16

8,111

24,628

2

Sumberjaya

13

5,251

17,080

3

Jatiwangi

16

5,652

15,586

4

Maja

17

5,215

15,586

5

Malausma

10

4,667

15,379

6

Leuwimunding

14

4,610

14,858

7

Talaga

16

4,858

14,128

8

Dawuan

11

5,078

14,058

9

Kadipaten

7

4,174

13,834

1

2

3

4

5

10

Bantarujeg

13

4,981

13,791

11

Majalengka

14

4,394

13,729

12

Cikijing

15

4,989

13,638

13

Ligung

19

4,864

12,575

14

Kasokandel

10

4,220

12,282

15

Jatitujuh

15

5,665

11,690

16

Cingambul

13

3,675

10,472

17

Sukahaji

13

3,232

9,800

18

Cigasong

10

3,292

9,659

19

Kertajati

13

4,098

9,430

20

Argapura

14

3,777

9,392

21

Rajagaluh

13

2,900

8,074

22

Sindangwangi

10

2,049

6,274

23

Palasah

13

2,391

6,230

24

Banjaran

13

2,522

5,931

25

Sindang

7

1,842

5,370

26

Panyingkiran

9

1,915

4,954

 

Total

334

108,422

308,428

Sumber: Data PPLS BPS Tahun 2008

Jumlah penduduk miskin yang paling banyak berada di Kecamatan Lemahsugih, baik jumlah rumah tangga miskin maupun dihitung per jiwanya. Sedangkan kecamatan yang rumah tangga miskinnya paling sedikit yaitu Kecamatan Sindang, dan jumlah penduduk (per jiwa) yang paling kecil jumlahnya yakni Kecamatan Panyingkiran. Hasil analisis dari data PPLS BPS Tahun 2008 bahwa rata-rata jumlah jiwa penduduk miskin dalam 1 RTM adalah 3 orang. Data PPLS BPS mengelompokkan 3 kategori kemiskinan yakni kelompok sangat miskin (destitute), kelompok miskin (poor), dan hampir miskin atau rentan (vulnerable group). Kelompok hampir miskin memang bebas dari kemiskinan, namun sebenarnya masih sangat sensitif berubah status menjadi miskin bahkan sangat miskin. Pengelompokan kategori kemiskinan dalam data PPLS BPS sampai saat ini cukup logis sebagai data base kemiskinan.

Data jumlah penduduk miskin dapat pula dilihat berdasarkan data makro,  data tersebut berdasarkan hasil survey BPS yang dilakukan setiap tahun. Di Kabupaten Majalengka, data makro kemiskinan Tahun 2009 sebanyak 207.150 jiwa.

BAB III

SKENARIO PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

3.1  Target Penurunan Angka Kemiskinan

Sebagai konsekwensi upaya penurunan angka kemiskinan, perlu adanya target tertentu disesuaikan dengan potensi dan besarnya permasalahan yang dihadapi. Target penurunan angka kemiskinan berdasarkan Millenium Development Goals (MDGs) bahwa tahun 2015 angka kemiskinan di dunia mencapai 7%. Sama halnya dengan angka kemiskinan pada skala nasional yang tercantum pada RPJMN yakni tahun 2014 sebesar 8-10%. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat rencana pencapaian targetnya tahun 2013 sebesar 9,02%. dibandingkan dengan ketiga target di atas, untuk Kabupaten Majalengka sebagaimana komitmen yang tercantum dalam RPJMD tahun 2009-2013, harapan besar penurunan angka kemiskinan tahun 2013 mencapai 5%. Secara lebih rinci angka penurunan per tahun di Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

 

Tabel 3.1.

Target Penurunan Angka Kemiskinan

Dalam RPJMD 2009-2013

 

No.

Tahun

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Persentase Target Penurunan (%)

1

2009

1.207.276

15,58

2

2010

1.216.934

12,93

3

2011

1.226.669

10,28

4

2012

1.236.483

7,63

5

2013

1.246.375

5,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013

 

Target penurunan kemiskinan tidak hanya akumulasi pada tingkat kabupaten, namun dalam dokumen ini akan dianalisis sampai sebaran penurunannya untuk tingkat kecamatan. Kaitannya dengan data base dari PPLS BPS sebagai data untuk Program Penanggulangan Kemiskinan, maka asumsi angka kemiskinan yang terdiri atas kelompok hampir miskin, miskin, dan sangat miskin, dapat dibuat tahapan penurunannya per tahun. Prioritas angka penurunan untuk tiap kecamatan hanya berkaitan dengan kelompok miskin dan sangat miskin.

 

3.2  Skenario Program Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka memerlukan sinergitas antara pemerintah dengan private sector (sektor swasta) dan public sector (masyarakat) sebagaimana dalam kaidah good governace. Ketiga sektor tersebut merupakan suatu kekuatan yang akan mendukung terhadap proses percepatan penanggulangan kemiskinan. Kontribusi Pemerintah, baik pusat provinsi maupun pemerintah daerah, dapat berupa kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran yang bersifat pro-poor, pro-growth, dan pro-job, dan pro-enviroment. Pihak swasta diharapkan memberikan kontribusi dalam bentuk program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan berbagai program pemerintah, dan peningkatan investasi yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang akan memberikan penghasilan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Sedangkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung terealisasinya seluruh program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat harus berperan aktif dalam rangka proses pemberdayaan, khususnya bagi keluarga miskin. Kepedulian yang tinggi dalam kehidupan masyarakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan menjadi modal berharga (endogenous factor). Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah dan swasta senantiasa memunculkan program pemberdayaan masyarakat, sehingga berdampak positif bagi peningkatan jiwa kemandirian, terutama para keluarga miskin.

Alat analisis yang digunakan untuk mengemukakan Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu dengan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Aspek Kekuatan (Strengths) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka seperti masih tingginya partisipasi masyarakat, tersedianya sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kegiatan gotong-royong, kesetiakawan sosial dan nilai-nilai lainnya yang ada di masyakat Kabupaten Majalengka mencerminkan tingkat partisipasi masyakat yang cukup tinggi. Potensi yang besar dari sumber daya alam di setiap wilayah kecamatan, baik untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan maupun pertambangan yang memerlukan eksploitasi terstruktur dan proporsional. Kemudian dukungan sumber daya manusia dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 juta dan komposisi banyaknya usia kerja menjadi penopang dasar dalam semua program penanggulangan kemiskinan.

Aspek kekuatan (Strengths) lainnya, berupa komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam penanggulangan kemiskinan yang berdampak positif bagi terlaksananya program dan kegiatan yang lebih berpihak pada kelompok-kelompok saranan dari keluarga miskin. Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut pada dasarnya untuk tahun 2009-2013 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD), dan sejak tahun 2009 untuk prioritas pembangunan selalu berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang menjadi kekuatan lainnya dalam Penanggulangan kemiskinan bersumber dari dukungan sektor swasta, bentuk nyata dari sektor swasta diantaranya adalah pemberian dana alokasi CSR (Coorporate Sosial Responsibility) berupa bantuan ternak domba untuk kelompok tani, bibit ikan, rumah tidak layak huni, dan lain-lain.

Aspek Kelemahan (Weaknesses) berupa rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), walaupun Program Pendidikan Sembilan Tahun telah dilaksanakan lebih dari 20 tahun, namun penduduk Kabupaten Majalengka untuk tingkat RLS-nya sampai dengan tahun 2009 baru mencapai 6,8 tahun. Kondisi ini masih berada di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 7,2 tahun.

Menelaah tingkat perekonomian masyarakat, salah satunya berkenaan dengan daya beli masyarakat. Capaian indeks daya beli masyarakat di Kabupaten Majalengka masih cukup rendah,  pada tahun 2009 hanya mencapai 62,81 dan tahun 2010 diprediksi hanya 63,29. Kondisi tersebut beriringan pula dengan lemahnya disertifikasi keterampilan masyarakat yang mengakibatkan para penduduk khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin hanya memiliki keterampilan yang sifatnya terbatas dan tidak memiliki daya saing, faktor ini pun berkorelasi dengan rendahnya daya beli masyarakat pada umumnya.

Faktor kelemahan lainnya sangat memungkinkan diakibatkan masih kurang berkembangnya ekonomi lokal, dimana potensi-potensi perekonomian belum mampu dikembangkan untuk berkolaborasi dengan sub sistem pengolahan, serta pengembangan jalinan kemitraan yang diharapkan nantinya berdampak pada perluasan pemasaran dan peningkatan usahanya. Selain itu, agar perekonomian di Kabupaten Majalengka semakin berkembang, maka kurangnya pengembangan investasi harus dipacu dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mempromosikan potensi dan regulasi aturan perizinan sehingga memiliki sifat keunggulan kompetitif (competitive adventage), dan penataan birokrasi untuk daya tarik para investor.

Faktor kelemahan lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, berhubungan dengan lemahnya dalam mengevaluasi secara komprehensif angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka, yang erat  kaitannya dengan masih kurangnya pengendalian data base kemiskinan. Data base kemiskinan secara mikro yaitu data PPLS BPS yang tiap 3 tahun di up date masih belum optimal dalam penggunaannya dan pengolahannya. Mengingat pentingnya pengendalian data base kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka mencanangkan satu data untuk kemiskinan.

Faktor peluang (Opportunities) dalam ranah penanggulangan kemiskinan dapat berupa adanya dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan tersebut tertuang dalam bentuk program dan kegiatan, seperti program JAMKESMAS dan JAMKESDA, beasiswa miskin, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lainnya.

Dalam kontek perencanaan pengembangan wilayah, terdapat beberapa peluang yang diharapkan berdampak signifikan terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka, seperti kawasan cepat tumbuh koridor Bandung-Cirebon, rencana jalan tol Cisundawu dan Cikopo-Palimanan, Pembangunan Waduk Jatigede, pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), rencana pembangunan BIJB. Nantinya diharapkan pengembangan pada pusat pertumbuhan wilayah tersebut akan berdampak positif pada pengembangan wilayah lainnya (trickling down effect), semuanya itu perlu perencanaan yang matang dan konsisten dalam realisasinya.

Faktor peluang yang diharapkan akan membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Majalengka berupa adanya minat investor mengembangkan bisnisnya di Kabupaten Majalengka. Minat para investor ini harus didukung oleh seluruh komponen pemerintahan Kabupaten Majalengka dan masyarakatnya sehingga itikad baik para investor tersebut akan menjadi kenyataan. Pemberian informasi dan layanan birokrasi merupakan salah satu bentuk dukungan yang memungkinkan mereka semakin menambah keyakinannya berinvestasi di Kabupaten Majalengka.

Aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan adanya faktor ancaman (Threats), diantaranya tingkat inflasi yang fluktuatif pada skala nasional dan regional Jawa Barat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Ujung permasalahannya, dimana semakin terpuruknya para keluarga miskin dan bahkan kemungkinan munculnya keluarga-keluarga miskin baru.

Sebagai gambaran bahwa pada rentang waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 tingkat inflasi nasional mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), dimana pada tahun 2005 sebesar 17,11% merupakan tingkat inflasi yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah tingkat inflasinya pada tahun 2009 sebesar 2,78%. Gambaran tingkat inflasi secara nasional sebagai berikut:

Gambar  3.1.

 

 

Sumber: Data BPS

 

Mempertimbangkan analisis SWOT sebagaimana diuraikan pada paragrap di atas, maka skenario strategi penanggulangan kemiskinan berkaitan erat dengan:

  1. Memperbaiki dan memperluas program perlindungan sosial;
  2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
  3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin;
  4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Program perlindungan sosial berbasis keluarga diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi penekanan agar tidak muncul atau meluasnya masyarakat yang menjadi miskin. Oleh sebab itu, strategi perbaikan dan perluasan program perlindungan sosial ini memiliki maksud untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam kehidupan seperti ketidakmampuan membiayai sekolah, biaya pengobatan/kesehatan, ditimpa bencana atau bencana alam, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Berdasarkan perbandingan data makro dan mikro (PPLS BPS), dapat diambil suatu asumsi bahwa jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Kabupaten Majalengka masih cukup besar, sebagaimana terlihat dalam gambar 3.1 skenario pengurangan angka kemiskinan. Mengantisipasi kondisi tersebut, strategi memperbaiki dan perluasan program perlindungan sosial berbasis keluarga ini, dipandang relevan untuk dijadikan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. perbaikan dan perluasan program dimaksud seperti cakupan program PKH, dimana sampai tahun 2011 baru menjangkau 14 kecamatan, dan diharapkan tahun 2012 dan 2013 layanan cakup tersebut dapat diperluas. Begitu pula dengan program-program lainya seperti Jamkesmas dan Jamkesda, perlu adanya perbaikan data base (by name and by addres) setiap tahunnya sehingga dalam realisasi program diharapkan akan tepat sasaran.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pada intinya berkenaan dengan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Peningkatan akses layanan dasar tersebut akan mendorong pula peningkatan investasi modal manusia (human capital). Peningkatan akses pelayanan dasar yang terpenting bagi kelompok masyarakat miskin diantaranya peningkatan akses layanan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin diupayakan mampu menjangkau akses pelayanan pendidikan sehingga tidak mewariskan kemiskinan sebagaimana yang telah dialami oleh para orang tua mereka. Disisi lain, pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat miskin adalah pleyanan kesehatan. Status kesehatan yang baik, akan dapat meningatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Kondisi tersebut akan memungkinkan mereka memperoleh penghasilan yang tinggi dan keluar dari kemiskinan. kemudian air bersih dan sanitasi juga harus diperhatikan bagi kelompok masyarakat miskin, karena jika konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi akan berdampak pada semakin tingginya kerentanan individu atau masyarakat terhadap penyakit, akibatnya beban hidup (living cost) mereka akan semakin tinggi pula, dan akhirnya kemiskinan tidak dapat dihindari lagi. Pemenuhan akses pelayanan dasar ini, dilakukan sebagai tindakan preventif guna mengantisipasi ekses dari ketidakmampuan seluruh pendudukan miskin.

Strategi pemberdayaan masyarakat miskin, dilakukan atas dasar bahwa kelompok masyarakat miskin tidak diperlakukan hanya semata-mata sebagai objek. Mereka harus didorong untuk dapat mengenali dirinya dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Penduduk miskin tidak terjebak pada kemiskinan budaya dan struktural, permasalahan tersebut menjadi bagian terpenting dalam rangka pemberdayaan masyarakat (community empowering). Strategi ini mendorong pula keterwakilan suara kelompok masyarakat miskin, oleh karena itu konsep pembangunan setidaknya bukan hanya mekanisme atas bawah (top-down) tetapi juga juga penguatan pembangunan yang partisipatif.

Strategi lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah pembangunan yang inklusif, yakni pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberI manfaat kepada seluruh masyarakat. pembangunan yang inklusif diharapkan pula akan mendorong pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan perekonomian yang dinamis. Guna menunjang kondisi dimaksud, pemerintah daerah harus mampu memberikan kenyamanan berinvestasi yang multiplier effek-nya bermuara pada peningkatan pendapatan dan perbaikan taraf hidup. Kabupaten Majalengka diharapkan pula dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumberdaya dan komoditas unggulan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal (local economic development) harus senantiasa beriringan dengan investasi lainnya.

Skenario program sebagai sinkronisasi dari skenario strategi tersebut di atas, maka program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

  1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
  2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
  3. Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
  4. Program lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Seluruh kelompok program memiliki karakteristik dan jenis kegiatan tersendiri. Kelompok atau klaster program penanggulangan pertama yakni program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, hanya bersifat memberikan sesuatu (charity) agar masyarakat miskin dapat mengurangi beban hidupnya. Sedangkan klaster kedua, berupa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, memiliki peranan penting dalam menumbuhkembangkan kemampuan seseorang, keluarga ataupun   kelompok agar bisa mandiri, sehingga klaster ini diprediksi akan mampu mendukung terhadap pengurangan penduduk miskin secara signifikan, oleh karena itu, target 3 tahun terakhir (2013) sebesar 5% atau diproyeksikan 62.319 jiwa (20.773 RTM) akan tercapai.

Klaster ketiga yakni program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, memiliki karakteristik dengan ciri khas bahwa kelompok program ini sebagai upaya preventif agar seseorang, keluarga atau kelompok yang sudah mampu mandiri untuk terus mengembangkan usahanya sehingga tidak jatuh miskin. Bentuk program yang sudah digulirkan oleh pemerintah diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program ini dilaksanakan melalui lembaga perbankan. Klaster keempat, program lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, terdiri dari berbagai program baik dari pemerintah maupun sektor swasta yang diharapkan dapat mendukung pembangunan yang inklusif.

Pada hakekatnya, konsep penurunan keluarga miskin ini tidak hanya melibatkan dinas dan badan terkait, namun diupayakan peran camat beserta jajarannya serta masyarakat harus terlibat aktif pada seluruh program penanggulangan kemiskinan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian, agar angka penurunan kemiskinan dapat terpantau setiap saat, maka sudah menjadi keharusan adanya anggaran kegiatan bagi proses pendataan, mulai kegiatan pengolahan data (entry data) sampai dengan verifikasi data. Khusus untuk tingkat kabupaten, lebih berfokus pada proses pengendalian data kemiskinan sehingga dapat dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Secara lebih jelas skenario pengurangan kemiskinan dapat terlihat pada gambar 3.2.

 

Gambar 3.2.

SKENARIO PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN

 

 

 

 

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

 

4.1 Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan  Peraturan Presiden R.I  No. 5 Tahun 2010 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN) Tahun 2010 – 2014” dinyatakan bahwa, visi Nasional yaitu “Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, telah menetapkan “Penanggulangan Kemiskinan” merupakan salah satu dari 11 prioritas nasional yang memproyeksikan sasaran tingkat kemiskinan sebesar  8–10 %  pada akhir tahun 2014.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013  untuk mewujudkan visi “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat  Yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera”, telah ditetapkan rata-rata pertumbuhan persentase kemiskinan minus 0,75 % per tahun, sehingga pada tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 9,02 %.

Sedangkan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2009 – 2013  untuk mewujudkan visi “Kabupaten Majalengka yang “Religius, Maju, dan Sejahtera (REMAJA)”, dinyatakan bahwa “Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Pengangguran” merupakan salah satu dari Sembilan Prioritas Pembangunan pada tahun 2011 yang memproyeksikan tingkat kemiskinan tinggal 5% dari jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2013.

 

4.2 Strategi Program dan Indikasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai dasar gerak langkah penanggulangan kemiskinan yang diupayakan semakin sejahteranya keluarga miskin yang berimbas secara otomatif semakin berkurangnya angka kemiskinan, terdapat kerangka pikir (frema of thinking) bahwa untuk memacu kemandirian sosial dan ekonomi RTSM perlu adanya proses pemberdayaan (empowering proces). Oleh sebab itu program-program yang bersifat pemberdayaan diperlukan adanya pendampingan bagi rumah tangga sasaran keluarga miskin. Guna percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan pula sinergitas antar program yang dapat dilakukan dengan adanya kejelasan dan keterpaduan kelompok sasaran, didukung oleh pihak kecamatan, desa/kelurahan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan membina para keluarga miskin untuk berperan aktif dalam kelompok RTS tersebut, dengan demikian di setiap desa dan kelurahan harus mampu membuat simpul kelompok-kelompok tersebut sebagai upaya mengoptimalkan proses pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan perekonomian keluarga miskin, sosial dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka diupayakan mampu merefleksikan program dan kegiatan yang pro-poor, pro-growth, dam pro-job dan pro-environment. Terdapat empat kelompok utama program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka, yaitu:

  1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, dengan indikasi Program dan kegiatan sebagai berikut:
    1. Program Beasiswa Keluarga Miskin,  diharapkan seluruh anak-anak sekolah pada keluarga miskinan dari setiap satuan pendidikan dapat menyelesaikan studi. Kegiatannya berupa Beasiswa bagi siswa SD/sederajat dari keluarga miskin, Beasiswa bagi siswa SMP/sederajat dari keluarga miskin, Beasiswa bagi siswa SMA/sederajat dari keluarga miskin;
    2. Program Legalitas dan Pembiayaan Kesehatan, dengan kegiatan berupa jamkesmas dan jamkesda, serta kegiatan pendampingannya. Cakupan sasaran jamkesmas tahun 2011 sebanyak 308.428 jiwa, diharapkan tahun 2012 dan 2013 mencakup 247.575 jiwa;
    3. Program Pembinaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS Keluarga Miskin, Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (PKS-FM), Kegiatan Bimbingan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Remaja Putus Sekolah, Kegiatan Bimbingan Sosial bagi eks Penderita Penyakit Kronis, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Muda Mandiri, Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan,  Kegiatan  Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (P2FM-BLPS);
    4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan beberapa jenis kegiatan diantaranya Program Keluarga Harapan, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Tidak Layak Huni, Kegiatan Bimbingan Mental dan Keterampilan Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal, Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Kegiatan Bimbingan Mental dan Keterampilan Sosial bagi Eks Tenaga Migran, Penanganan Masalah-Masalah Strategi yang Menyangkut Tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa;
    5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan  Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Sosial;
    6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), kegiatannya berupa Pembinaan Bagi Wanita Tunasusila dan Wanita Rentan Tindak Tuna Susila, Pembinaan Bagi Eks Narapidana;
    7. Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
    8. Fasilitasi Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin);
    9. Program Pengembangan Perumahan.

 

  1. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :
    1. Program Pengembangan Lembaga  Ekonomi Perdesaan, adapun Kegiatannya berkenaan dengan  DDUB PNPM Mandiri Perdesaan (20% dari Total Anggaran BLM), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Program Pembangunan Sistem Perencanaan Partisipatif (P2SPP), Generasi Cerdas dan Sehat, Kegiatan Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan/PAP (5 % dr Total), Peningkatan Peran dan Fungsi Pasar Desa;
    2. Program Pemberdayaan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) dengan indikasi kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kegiatan DDUB PNPM Mandiri Perkotaan (20 % dari Total BLM);
    3. Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan (Pembangunan/ Fisik);
    4. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri;
    5. Program pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan indikasi kegiatan Peningkatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
    6. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan indikasi kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
    7. Pembinaan Jejaring Usaha Makro (Networking), dengan indikasi kegiatan Pembinaan Desa FEATI;
    8. Program Peningkatan Ketahan Pangan, dengan indikasi kegiatan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
    9. Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP).

 

  1. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dengan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut:
  2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan Peningkatan penerapan teknologi pada industri kecil di bidang pengolahan pangan perkebunan, Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan, Peningkatan jumlah usaha industri kecil, menengah bidang kehutanan dan perkebunan;
  3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Penataan Sektor Informal;
  4. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

.

  1. Program Lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan indikasi program dan kegiatan sebagai berikut :
    1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,  dengan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SMP/MTs, Penyediaan bantuan Operasional sekolah, Program Paket B Setara SMP;
    2. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan Program Paket C Setara SMA;
    3. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
    4. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan Pengembangan Kecakapan Hidup;
    5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pembangunan Gedung, Penyediaan Kendaraan Dinas;
    6. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
    7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan seperti Pengembangan Kelembagaan, Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan, Kegiatan Pemberian Kerja Sementara Melalui Bidang Padat Karya Pengerasan Jalan, Padat Karya Normalisasi Irigasi dan Padat Karya Produktif;
    8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi para Pencari Kerja;
    9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan Pembinaan dan Penembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Lumbung Desa, kegiatan Peningkatan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
    10. Pengembangan ekonomi lokal, dengan kegiatan  diperuntukan bagi pengembangan kampung jeruk,  kampung mangga, kampung lele, kampung jagung dan kampung ternak;
    11. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Prasarana Budidaya perikanan, dengan kegiatan Ekstensifikasi Budidaya Ikan, kegiatan Intensifikasi Sarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Pengembangan Produksi Perikanan;
    12. Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Pembangunan Unit Pengolahan Ikan;

m.  Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana;

  1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka, dan kegiatan Pengendalian Data Sasaran Keluarga Miskin;
  2. Program Peningkatan Promosi dan Investasi, dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
  3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibities (CSR).

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4.1

Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2013

Kabupaten Majalengka

No.

Kelompok Program

Indikasi Program/Kegiatan

Sumber Anggaran

Pagu & Capaian Sasaran (RTM/Jiwa)

OPD Penanggungjawab

2011

2012

2013

Pagu

Capaian Sasaran

Pagu

Capain Sasaran

Pagu

Capaian Sasaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

1.

Program Beasiswa Keluarga Miskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Siswa SD/Sederajat

APBD Provinsi

4.064.400.000

11.290 siswa SD/sederajat

4.064.400.000

11.290 siswa SD/sederajat

4.064.400.000

11.290 siswa SD/sederajat

Disdik

 

 

-

Siswa SMP/Sederajat

APBD Provinsi

2.627.500.000

6.095 siswa SMP/sederajat

2.627.500.000

6.095 siswa SMP/sederajat

2.627.500.000

6.095 siswa SMP/sederajat

Disdik

 

 

-

Siswa SMA/Sederajat

APBD Provinsi

554.385.000

1.808 siswa SMA/sederajat

554.385.000

1.808 siswa SMA/sederajat

554.385.000

1.808 siswa SMA/sederajat

Disdik

 

 

 

APBD Kabupaten

 

 

600.000.000

300 siswa SMA dan 700

600.000.000

300 siswa SMA dan 700

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Program Legalitas dan Pembiayaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan peningkatan pelayanan

APBN

4.600.000.000

Terciptanya pelayanan

3.700.000.000

Terciptanya pelayanan

3.600.000.000

Terciptanya pelayanan

Dinkes

 

 

 

kesehatan penduduk miskin

 

 

untuk masyarakat miskin

 

untuk masyarakat miskin

 

untuk masyarakat miskin

 

 

 

 

(Jamkesmas)

 

 

sebanyak 384.820 jiwa

 

sebanyak 308.428 jiwa

 

sebanyak 294.827 jiwa

 

 

 

 

-

Kegiatan jaminan Pelayanan

APBD Provinsi

1.629.760.170

Terciptanya pelayanan

30.000.000

Terciptanya pelayanan

40.000.000

Terciptanya pelayanan

Dinkes

 

 

 

Kesehatan rujukan keluarga miskin

 

 

rujukan bagi masyarakat

 

rujukan bagi masyarakat

 

rujukan bagi masyarakat

 

 

 

 

(Jamkesda)

 

 

miskin dan penanganan

 

miskin dan penanganan

 

miskin dan penanganan

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

pengaduan masyarakat

 

pengaduan masyarakat

 

pengaduan masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

miskin

 

miskin

 

miskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kegiatan pendamping pelaksanaan

APBD Kabupaten

20.000.000

Terwujudnya pelayanan

20.000.000

kuoto jamkesmas

20.000.000

Kuota jamkesmas

Dinkes

 

 

 

Jamkes bagi masyarakat miskin

 

 

masyarakat miskin diluar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuoto jamkesmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Program Pemberdayaan fakir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KAT) dan Penyandang Cacat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah Sosial (PMKS) lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pembinaan dan

APBD Kabupaten

50.000.000

156 organisasi

150.000.000

210 organisasi

200.000.000

262 organisasi

BPMDPKB

 

 

 

Pengembangan Kelompok UPPKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluarga Miskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pemberdayaan dan

APBD Kabupaten

 

 

3.250.000.000

100 KUBE

3.250.000.000

100 KUBE

Dinsosnakertrans

 

 

 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakir Miskin (PKS-FM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Bimbingan dan Peningkatan

APBD Kabupaten

 

 

120.000.000

4 KUBE

150.000.000

5 KUBE

Dinsosnakertrans

 

 

 

Kesejahteraan Sosial bagi Remaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putus Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Bimbingan Sosial bagi eks

APBD Kabupaten

 

 

40.000.000

40 orang penderita

60.000.000

60 orang penderita

Dinsosnakertrans

 

 

 

Penderita Penyakit Kronis

 

 

 

 

penyakit kronis

 

penyakit kronis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

-

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

APBD Kabupaten

 

 

120.000.000

40 KK/RTS

150.000.000

50 KK/RTS

Dinsosnakertrans

 

 

 

Sosial bagi Keluarga Muda Mandiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

APBD Kabupaten

 

 

195.000.000

60 orang

214.500.000

66 orang

Dinsosnakertrans

 

 

 

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

 

 

 

19.500.000

 

 

 

 

 

 

 

-

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi

APBD Kabupaten

58.993.000

Dilaksanakannya monitoring

65.000.000

Dilaksanakannya monitoring

68.000.000

Dilaksanakannya monitoring

Dinsosnakertrans

 

 

 

Program Keluarga Harapan

 

 

Keluarga Harapan

 

Keluarga Harapan

 

Keluarga Harapan

 

 

 

 

-

Kegiatan  Asistensi Kesejahteraan Sosial

APBD Kabupaten

 

 

162.500.000

5 Kelolmpok dari RTSM

222.500.000

7 Kelolmpok dari RTSM

Dinsosnakertrans

 

 

 

Keluarga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui

APBN

 

 

1.500.000.000

50 KUBE

2.000.000.000

67 KUBE

Dinsosnakertrans

 

 

 

Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P2FM-BLPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesejahteraan Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Program Keluarga Harapan

APBN

14.464.400.000

56.708 jiwa

14.464.400.000

56.708 jiwa

28.928.800.000

113.416  jiwa

Dinsosnakertrans

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

-

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

APBN

1.500.000.000

150 Unit

1.500.000.000

150 Unit

2.000.000.000

200 unit

Dinsosnakertrans

 

 

 

Huni (RS-RTLH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

APBD Kabupaten

 

 

120.000.000

40 KK

240.000.000

80 KK

Dinsosnakertrans

 

 

 

Sosial bagi Keluarga Tidak Layak Huni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Bimbingan Mental dan

APBD Kabupaten

 

 

150.000.000

50 orang

200.000.000

67 orang

Dinsosnakertrans

 

 

 

Keterampilan Kerja bagi Anak Terlantar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan Anak Nakal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkat-

APBD Kabupaten

 

 

325.000.000

100 orang

325.000.000

100 orang

Dinsosnakertrans

 

 

 

an Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlantar di Luar Panti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Bimbingan Mental dan

APBD Kabupaten

 

 

50.000.000

50 orang

 

 

 

 

 

 

Keterampilan Sosial bagi Eks Tenaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Penanganan Masalah-Masalah

APBD Kabupaten

 

 

300.000.000

Warga yang terkena

300.000.000

Warga yang terkena bencana

Dinsosnakertrans

 

 

 

Strategi yang Menyangkut Tanggap

 

 

 

 

bencana

 

 

 

 

 

 

darurat dan Kejadian Luar Biasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

6.

Program Pemberdayaan Kelembagaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesejahteraan Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan

APBN

1.303.050.000

39 PSAA, 1 PSPC, 1 PSTW

1.303.050.000

39 PSAA, 1 PSPC, 1 PSTW

1.303.050.000

39 PSAA, 1 PSPC, 1 PSTW

Dinsosnakertrans

 

 

 

Kebutuhan Dasar Panti Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Program Pembinaan Eks Penyandang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pembinaan Bagi Wanita Tunasusila dan

APBD Kabupaten

7.434.000

70 orang

8.496.000

80 orang

9.558.000

90 orang

Dinsosnakertran

 

 

 

Wanita Rentan Tindak Tuna Susila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pembinaan Bagi Eks Narapidana

APBD Kabupaten

33.571.400

20 orang

41.964.250

25 orang

50.357.100

30 orang

Dinsosnakertran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin

APBN

18.431.740 kg/

Membantu masyarakat miskin mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras, bagi 308.428 jiwa

18.431.740 kg/

Membantu masyarakat miskin mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras, bagi 308.428 jiwa

17.618.914 Kg/

Membantu masyarakat miskin mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras, bagi 294.827  jiwa

Bag. Perekonomian

 

 

 

 

 

29.490.780.000

29.490.780.000

28.190.301.124

Setda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Fasilitasi Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

APBD Kabupaten

223.800.000

Penyaluran raskin Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Harga

250.000.000

Penyaluran raskin Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Harga

275.000.000

Penyaluran raskin Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Harga

Bag. Perekonomian

 

 

 

 

 

 

 

 

Setda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

10.

Program Pengembangan Perumahan

APBD Kabupaten

2.600.000.000

260 Unit

5.000.000.000

500 Unit

5.000.000.000

500 Unit

Bag. Kesra Setda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan BMCK

2.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

1.

Program Pengembangan Lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Perdesaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan DDUB PNPM Mandiri

APBD Kabupaten

5.700.000.000

15. 755 jiwa

8.950.000.000

23.188 jiwa

7.700.000.000

60.526 jiwa

BPMDPKB

 

 

Perdesaan (20 % dr Total)

 

1.000.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

APBN

28.500.000.000

15. 755 jiwa

39.750.000.000

23.188 jiwa

38.500.000.000

60.526 jiwa

BPMDPKB

 

 

-

Program Pembangunan Sistem

APBN

 

 

5.000.000.000

24 Kecamatan

 

 

BPMDPKB

 

 

Perencanaan Partisipatif (P2SPP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Generasi Cerdas dan Sehat

APBN

 

 

1.000.000.000

24 Kecamatan

2.000.000.000

24 Kecamatan

BPMDPKB

 

 

-

KegiatanPenunjang PNPM

APBD Kabupaten

1.425.000.000

 

1.425.000.000

 

1.425.000.000

 

BPMDPKB

 

 

 

 

Mandiri Perdesaan (5 % dr Total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan Peran dan Fungsi

APBD Kabupaten,

70.000.000

1 Desa

270.000.000

3 Desa

270.000.000

3 Desa

BPMDPKB

 

 

 

Pasar Desa

APBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

P2KP (Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

APBN

7.635.000.000

57 Desa (31.851 jiwa)

2.850.000.000

57 LKM

2.850.000.000

57 LKM

Dinas BMCK

 

 

 

b.

Kegiatan DDUB PNPM Mandiri

 

1.640.000.000

57 Desa (31.851 jiwa)

570.000.000

 

570.000.000

 

Dinas BMCK

 

 

 

Perkotaan (20 % dr Total)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PPIP (Pembangunan/ Fisik)

APBN

1.500.000.000

6 Desa

 

 

 

 

Dinas BMCK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4.

Program Pendidikan Non Formal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Keaksaraan Usaha Mandiri

APBD Kabupaten/Provinsi

78.650.000

157 orang

98.312.500

197 orang

122.890.625

246 orang

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Program pemanfaatan Potensi Sumber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya Hutan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

APBD Kabupaten

 

 

195.000.000

5 unit jamur kayu

195.000.000

5 unit jamur kayu

Dinas Hutbunak

 

 

 

 

APBD Provinsi

 

 

2.020.000.000

15 unit jamur kayu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pengembangan Usaha Agribisnis

APBN

3.300.000.000

161 Gapoktan

3.300.000.000

161 Gapoktan

3.300.000.000

161 Gapoktan

BP4K

 

 

 

Perdesaan (PUAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pembinaan Jejaring Usaha Makro (Networking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pembinaan Desa FEATI

APBN/APBD Kabupaten

1.370.000.000

56 Kelompok

500.000.000

16 Kelompok

500.000.000

16 Kelompok

BP4K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Program Peningkatan Ketahan Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Desa Mandiri Pangan

APBN/ APBD Kabupaten

1.000.000.000

26 Desa

1.000.000.000

26 Desa

1.000.000.000

26 Desa

BP4K

 

 

 

-

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

APBN

 

 

350.000.000

3 Unit

 

 

BP4K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9.

Program Pengembangan Usaha Mina

APBN

300.000.000

3 Kelompok (30 orang)

500.000.000

5 Kelompok (50 orang)

800.000.000

8 Kelompok (80 orang)

Dinas Petanian dan

 

 

 

Perdesaan (PUMP)

 

 

 

 

 

 

 

Perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

1.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanian/Perkebunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan penerapan teknologi

APBD Kabupaten/Provinsi

41.315.000

- Gula Aren 6 kel.

41.315.000

- Gula Aren 6 kel.

41.315.000

- Gula Aren 6 kel.

Dinas Hutbunak

 

 

pada industri kecil di bidang

APBN

 

- Tembakau 12 kel./120

 

- Tembakau 12 kel./120

 

- Tembakau 12 kel./120

 

 

 

pengolahan pangan perkebunan

 

 

unit

 

unit

 

unit

 

 

 

-

Peningkatan ketersediaan sarana

APBD Kabupaten/Provinsi

105.000.000

- Mesin pengolahan Tem-

105.000.000

- Mesin pengolahan Tem-

105.000.000

- Mesin pengolahan Tem-

Dinas Hutbunak

 

 

dan prasarana pengolahan hasil

APBN

 

bakau 12 unit

 

bakau 12 unit

 

bakau 12 unit

 

 

 

perkebunan

 

 

- Mesin pengolahan gula

 

- Mesin pengolahan gula

 

- Mesin pengolahan gula

 

 

 

-

Peningkatan jumlah usaha industri kecil, menengah bidang kehutanan

APBD Kabupaten/Provinsi

12.055.000

7 unit

34.444.000

20 unit

82.666.000

48 unit

Dinas Hutbunak

 

 

dan perkebunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan Menengah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pemberdayaan Usaha Mikro dan

APBD Kabupaten

 

 

300.000.000

100 Gerobak Dorong

300.000.000

100 Gerobak Dorong

Dinas KUKM

 

 

 

Penataan Sektor Informal

 

 

 

 

 

 

 

Perindag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

3.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

APBN

172.804.769.639

29 Debitur

177.804.769.639

30 Debitur

177.804.769.639

30 Debitur

Dinas KUKM Perindag dan Sektor  terkait

4.

Program Lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

1.

Program Wajib Belajar Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar 9 Tahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Rehabilitasi Sedang/Berat

APBN/ APBD kab.

47.136.650.000

SD/MI

24.386.900.000

SD/MI

30.483.625.000

SD/MI

Disdik

 

 

Bangunan Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pembangunan/ Rehabilitasi

APBN/ APBD kab.

7.032.520.000

SMP/MTs

14.692.400.000

SMP/MTs

18.365.500.000

SMP/MTs

Disdik

 

 

Ruang Kelas Baru SMP/MTs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Penyediaan bantuan Operasional

APBN

74.380.379.000

SD/MI, SMP/MTS

5.916.900.000

SD/MI, SMP/MTS

7.396.125.000

SD/MI, SMP/MTS

Disdik

 

 

 

Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Program Paket B Setara SMP

APBD Kabupaten

 

 

200.000.000

10 kelompok

200.000.000

10 kelompok

Disdik

 

 

 

 

APBN

 

 

400.000.000

20 kelompok

400.000.000

20 kelompok

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Program Pendidikan Menengah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Program Paket C Setara SMA

APBD Kabupaten

 

 

160.000.000

8 kelompok

160.000.000

8 kelompok

Disdik

 

 

 

 

APBN

 

 

200.000.000

10kelompok

200.000.000

10kelompok

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APBN

6.092.800.000

PAUD

7.006.720.000

PAUD

8.758.400.000

PAUD

Disdik

 

 

 

-

Penyelenggaraan Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak Usia Dini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

4.

Program Pendidikan Non Formal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pengembangan Kecakapan Hidup

APBD Kabupaten

 

 

90.000.000

3 Lembaga kurus, 60 WB

120.000.000

4 Lembaga Kursus, 80 WB

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

dari keluarga miskin

 

dari keluarga miskin

 

 

 

 

 

APBD Provinsi

 

 

150.000.000

5 Lembaga kurus, 100 WB

150.000.000

5 Lembaga kurus, 100 WB

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

dari keluarga miskin

 

dari keluarga miskin

 

 

 

 

 

APBN

 

 

240.000.000

4 Lembaga kurus, 80 WB

300.000.000

4 Lembaga kurus, 100 WB

Disdik

 

 

 

 

 

 

 

 

dari keluarga miskin

 

dari keluarga miskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Program Peningkatan Sarana dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasarana Aparatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pembangunan Gedung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gedung Alkon

APBN/DAK

330.000.000

1 Unit

 

 

 

 

BPMDPKB

 

 

 

- Balai Penyuluh KB Kecamatan

APBN/DAK

297.000.000

3 Unit

1.300.000.000

13 unit

1.000.000.000

10 unit

BPMDPKB

 

 

 

-

Penyediaan Kendaraan Dinas

APBN/DAK

616.495.000

1 Unit

 

 

 

 

BPMDPKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

APBD  dan DAK

6.657.530.000

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

7.323.283.000

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

8.055.611.300

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Dinkes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

7.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan

APBD Kabupaten

50.000.000

25 orang usia produktif

300.000.000

100 orang, usia produktif

450.000.000

150 orang, usia produktif

Dinsosnakertrans

 

 

 

Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

 

 

dari keluarga miskin

 

dari keluarga miskin

 

dari keluarga miskin

 

 

 

 

 

APBD Provinsi

 

 

450.000.000

150 orang, usia produktif

600.000.000

200 orang, usia produktif

Dinsosnakertrans

 

 

 

 

 

 

 

 

dari keluarga miskin

 

dari keluarga miskin

 

 

 

 

-

Kegiatan Pemberian Kerja Sementara

APBD Kabupaten

207.190.000

250 orang

775.000.000

500 orang

852.500.000

550 orang

Dinsosnakertrans

 

 

 

Melalui Bidang Padat Karya Pengerasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan, Padat Karya Normalisasi Irigasi dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padat Karya Produktif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

APBD Kabupaten

 

 

600.000.000

200 orang pencari kerja

600.000.000

200 orang pencari kerja

Dinsosnakertrans

 

 

 

Keterampilan bagi para Pencari Kerja

APBN

 

 

900.000.000

300 orang pencari kerja

900.000.000

300 orang pencari kerja

Dinsosnakertrans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Program Pengembangan Lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Perdesaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Pembinaan dan

APBD Kabupaten

760.000.000

73 Desa

1.000.000.000

100 Desa

1.500.000.000

150 Desa

BPMDPKB

 

 

 

Penembangan Badan Usaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milik Desa (BUMDES)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

-

Kegiatan Pengembangan dan

APBD Kabupaten

365.000.000

73 Desa

500.000.000

100 Desa

750.000.000

150 desa

BPMDPKB

 

 

 

Pembinaan Lumbung Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Peningkatan Penerapan

APBD Kabupaten

160.000.000

7 Desa

220.000.000

13 Desa

250.000.000

15 Desa

BPMDPKB

 

 

 

dan Pengembangan TTG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Pengembangan ekonomi lokal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kampung Jeruk

APBD Kabupaten

 

 

80.000.000

2 kel (45 org)

100.000.000

2 kel (45 org)

Distankan

 

 

 

-

Kampung Mangga

APBD Kabupaten

 

 

150.000.000

2 kel (30 org)

180.000.000

2 kel (30 org)

Distankan

 

 

 

-

Kampung Lele

APBD Kabupaten

 

 

100.000.000

4 kel (45 org)

120.000.000

4 kel (45 org)

Distankan

 

 

 

-

Kampung Jagung

APBD Kabupaten

 

 

320.000.000

8 kel (70 org)

380.000.000

8 kel (70 org)

Distankan

 

 

 

-

Kampung Ternak

APBD Kabupaten

 

 

400.000.000

20 kel (200 org)

400.000.000

20 kel (200 org)

Distankan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Program Penyediaan dan Rehabilitasi Prasarana Budidaya perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Ekstensifikasi Budidaya Ikan

APBN

 

 

500.000.000

2.000 ton ikan

 

 

Distankan

 

 

 

-

Kegiatan Intensifikasi Sarana Unit

APBN

 

 

1.250.000.000

20 unit

 

 

Distankan

 

 

 

Pembenihan Rakyat (UPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai

APBN

 

 

1.000.000.000

1 paket

 

 

Distankan

 

 

 

Benih Pengembangan Produksi Perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

12.

Program Penyediaan dan Rehabilitasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana dan Prasarana Pengolahan Pening-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katan Mutu dan Pemasaran Hasil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan Teknologi Pengolahan Hasil

APBN

 

 

150.000.000

1 paket

 

 

Distankan

 

 

 

Perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pembangunan Unit Pengolahan Ikan

APBN

 

 

200.000.000

1 paket

 

 

Distankan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi

APBD Kabupaten/

550.000.000

Terelokasinya rumah

1.300.000.000

Terelokasinya rumah

 

 

Dinas BMCK/BPBD

 

 

 

rumah akibat bencana

APBN

 

penduduk bantaran sungai

 

penduduk bantaran sungai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimanuk di blok klewih

 

Cimanuk di Desa Cimanuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds./kec. Jatitujuh sebanyak

 

Kecamatan Ligung sebanyak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 rumah/KK

 

52 rumah/KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan

APBD Kabupaten

335.065.000

1 paket

350.000.000

1 paket

400.000.000

1 paket

BAPPEDA

 

 

 

Kemiskinan di Kabupaten Majalengka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pengendalian Data Sasaran Keluarga

 

 

 

806.400.000

1 paket

806.400.000

1 paket

BAPPEDA

 

 

 

Miskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

15.

Program Peningkatan Promosi dan Investasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama

 

 

 

500.000.000

1 paket

500.000.000

1 paket

BPPT

 

 

 

dibidang Penanaman Modal dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Program CSR

Sektor Swasta/BUMN

1.500.000.000

5 kegiatan

2.000.000.000

7 Kegiatan

2.000.000.000

7 Kegiatan

Bag. Pengendalian Program dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB IV

PENUTUP

 

 

Kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang lebih bersifat multidimensional  sehingga penanganan permasalahan ini harus pula bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, bukan saja pemerintah akan tetapi stakeholder seperti perusahaan swasta, lembaga pemberdayaan masyarakat, yayasan, perguruan tinggi dan lain-lain. Koordinasi dan sinergitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menyokong suksesnya pelaksanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2013 merupakan dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan sudah menjadi keharusan untuk mendapat perhatian khusus seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Majalengka. Tujuan utama adanya dokumen SPKD ini, agar kontribusi nyata dari seluruh program dan kegiatan memiliki daya ungkit bagi tercapainya angka penurunan kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlakuannya sama dengan dokumen-dokumen pembangunan daerah lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Last Updated on Wednesday, 21 September 2011 07:03