bappeda-situs resmi bappeda kabupaten majalengka

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF

Permendagri 54/2010 Sebagai "Buku Pintar" Bappeda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Beberapa Hal Penting Dalam Permendagri 54/2010 :

 

  1. Mengoptimalkan Tugas Dan Fungsi Serta Peran Dprd, Kepala Daerah, Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Dan  Kepala  SKPD
  2. Mengintegrasikan Perencanaan Dan Penganggaran Sebagai Bagian Dari Sistem Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah.
  3. Mengoptimalkan  Penerapan Perencanaan Partisipatif  Dalam  Perencanaan Pembangunan Daerah.
  4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah
  5. Mengoptimalkan  Pembinaan Dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum Perencanaan

  1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
  2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  4. PERMENDAGRI  54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008

Dasar Hukum Penganggaran

  1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
  2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
  3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006

PERENCANAAN : adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

PEMBANGUNAN DAERAH : adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu  tertentu.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH :

RPJPD (Pasal 20 s.d Pasal 49)

RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD :

  • Pendahuluan
  • Gambaran umum kondisi daerah
  • Analisa isu–isu strategis
  • Visi & misi daerah
  • Arah kebijakan
  • Kaidah pelaksanaan

RPJMD (Pasal 50 s.d Pasal 84)

  • Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
  • RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

  • Pendahuluan
  • Gambaran  Umum Kondisi Daerah
  • Gambaran  Pengelolaan Keuangan Daerah  serta Kerangka Pendanaan
  • Analisa Isu–isu Strategis
  • Visi, Misi, Tujuan  & Sasaran
  • Strategi & Arah Kebijakan
  • Kebijakan Umum & Program  Pembangunan Daerah
  • Indikasi Rencana Program Prioritas  Yang Disertai Kebutuhan  Pendanaan
  • Penetapan Indikator  Kinerja Daerah
  • Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA SKPD (Pasal 85 s.d Pasal 98)

  • Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,  strategi, kebijakan, program, dan  kegiatan pembangunan  sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
  • Penyusunan  Renstra-SKPD  berpedoman  pada  RPJMD  dan  bersifat indikatif.

SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD

  • Pendahuluan
  • Gambaran Pelayanan SKPD
  • Isu–isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
  • Visi, Misi, Tujuan  & Sasaran, Strategi dan Kebijakan
  • Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif
  • Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah-RKPD (Pasal 99 s.d Pasal 133)

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,  baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

  • Pendahuluan
  • Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
  • Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka  Pendanaan
  • Prioritas dan Sasaran Pembangunan
  • Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana Kerja (Renja) SKPD

Renja-SKPD  memuat  kebijakan,  program,  dan  kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan  langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD

  • Pendahuluan
  • Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
  • Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan
  • indikator kinerja & kelompok sasaran  yg menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD
  • Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
  • Sumber dana
  • Penutup

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN