bappeda-situs resmi bappeda kabupaten majalengka

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013

  • Dasar Hukum

1. Permendagri R.I No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Permendagri R.I No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiRKPD Tahun 2013.

  • RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen RKPD mempunyai nilai sangat strategis dan penting :

1.  Instrumen pelaksanaan RPJMD

2.  Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD

3.  Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian  sasaran RPJMD

4.  Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD

5.  Menjadi pedoman dan mengevaluasi Raperda tentang APBD.

  • Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2013, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013. Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahap kelima RPJMD Kabupaten Majalengka, yaitu tahapan pemantapan; sebagai tahapan aktualisasi diri dalam rangka perwujudan visi “Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang Religius, Maju dan Sejahtera”. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2013 juga merupakan wujud dari keberlanjutan(sustainability) rencana pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Secara teknis RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2013 disusun sesuai dengan peraturan perundangan yaitu dimulai dari dilaksanakannya Musrenbang di desa/kelurahan sampai Musrenbang RKPD di Kabupaten. Selain itu RKPD tahun 2013 juga telah mengadaptasi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Secara umum substansi RKPD Kabupaten Majalengka meliputi: (1) Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya, (2) Isu Strategis Dan Masalah Pembangunan Yang Mendesak, (3) Kerangka Ekonomi Makro Daerah,                  (4) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013. Secara terinci substansi dimaksud dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk mendapatkan input/data informasi kinerja pembangunan untuk perencanaan tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi dari 7 (tujuh) Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2011 tercatat 6 indikator telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010, dan satu indikator yaitu TPT mengalami penurunan kinerja dari tahun 2010 tercatat 5,82% menjadi 7,80% pada tahun 2011, meski demikian capaian tersebut masih di bawah angka proyeksi dalam RPJMD. Salah satu catatan penting dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2010 adalah  pada tingkat capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Majalengka. telah menoreh prestasi di tingkat nasional sebagai kabupaten yang mampu menekan angka pertumbuhan penduduknya dengan angka LPP 0,40%.

2. Isu Strategis Dan Masalah Pembangunan Yang Mendesak

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peluang serta tantangan prospek pembangunan tahun 2013, di dalam RKPD Tahun 2013 ditetapkan 13 isu strategis internal wilayah Kabupaten Majalengka, 8 isu strategis eksternal yang terbagi dalam 4 isu strategis Nasional, dan 4 isu strategis regional Jawa Barat. Isu strategis tersebut kemudian dijadikan salah satu fokus kajian dalam perencanaan pembangunan tahun 2013, yaitu sebagai berikut :

  • · Isu Strategis Internal Wilayah Kabupaten Majalengka

1)     Penguatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

2)     Akses dan Mutu Pendidikan;

3)     Peningkatan Aksesibilitas Permodalan Bagi UKM;

4)     Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;

5)     Ketahanan Pangan Masyarakat;

6)     Pengendalian dan Pemulihan Lahan Kritis;

7)     Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata;

8)     Pembangunan Infrastruktur;

9)     Kinerja dan Sinergitas Pemerintah Daerah;

10)   Penguatan Peran Kecamatan;

11)   Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

12)   Mitigasi, Adaptasi dan Antisipasi Perubahan Iklim;

13)   Optimalisasi Potensi Unggulan Lokal Bagi Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

  • · Isu Strategis Ekternal

1) Isu Strategis Nasional

1)    Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

2)    Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cikapa);

3)    Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Kertajati);

4)    Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon.

2) Isu Strategis Regional Jawa Barat

1)  Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity;

2)  Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TP);

3)  Pembangunan Waduk Jatigede;

4)  Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Kertajati – Kadipaten – Cirebon.

3. Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Majalengka sendiri difokuskan untuk merespon isu-isu strategis pembangunan tahun 2013.

Beberapa kebijakan ekonomi makro Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka diarahkan pada 2 (dua) kebijakan pokok yaitu :

a. Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, yang difokuskan pada 4 program, salah satu diantaranya yaitu: efesiensi melalui perhitungan kembali biaya-biaya operasional pemungutan PAD.

b. Ekstensifikasi Sumber-Sumber Penerimaan PAD, yang difokuskan pada            4 program, diantaranya yaitu: peningkatan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah provinsi dalam rangka perluasan sumber pendanaan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi.

Secara umum pendapatan daerah dalam RKPD tahun 2013 diproyeksikan  mencapai                 Rp 1.698.164.288.466,40, dengan rincian sumber pendapatan:

  • Pedapatan Asli Daerah                                 Rp      113.833.477.208,40;
  • Dana Perimbangan                                      Rp   1.317.751.106.957,00;
  • Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah           Rp      266.579.704.301,00;

2) Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Selain dialokasikan untuk pemenuhan pemberian gaji pegawai, pada tahun 2013 belanja tidak angsung juga diprioritaskan untuk belanja hibah dalam rangka PEMILUKADA.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun 2013, yang terdiri atas kelompok Program/Kegiatan Prioritas Utama, Program/Kegiatan Reguler dan Urusan Dasar, dan Program/Kegiatan Kecamatan. Secara umum belanja langsung yang tertuang dalam RKPD tahun 2013 juga difokuskan dalam pemenuhan tuntutan peraturan dalam pengalokasian belanja untuk urusan Pendidikan 20%, Kesehatan 10%, Infrastruktur 15%.

Secara umum proporsi alokasi belanja daerah kabupaten Majalengka dalam RKPD Tahun 2013 yaitu; 62,68% untuk Belanja Tidak Langsung, dan 37,32% untuk Belanja Langsung dari nilai keseluruhan Belanja daerah Rp 1.713.911.684.492.

4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013

Mempedomani hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan tahun 2013, dan memperhatikan 11 prioritas nasional, 10 prioritas provinsi Jabar, dan 5 prioritas kewilayahan (Tematik), maka pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 diarahkan pada sepuluh (10) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

  • Fokus­­ prioritas pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dijabarkan dalam 2 sasaran daerah.

2) Peningkatan Kualitas Pendidikan

  • Fokus­­ prioritas pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan di Kabupaten Majalengka, dijabarkan 2 sasaran daerah.

3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Ketahanan Pangan

  • Fokus­­ prioritas peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pemasaran produk pertanian/perikanan dan kehutanan; pengembangan koperasi; peningkatan aksesibilitas permodalan bagi UKM dan pemasaran; perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi; pengendalian dan pemulihan lahan kritis, dijabarkan dalam 6 sasaran daerah.

4) Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi

  • Fokus­­ prioritas pada penyiapan kawasan industri terpadu,  didukung dengan peningkatan UMKM, aneka industri, perdagangan, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, peningkatan ketenagalistrikan, pertambangan, dan energi alternatif, dijabarkan dalam 5 sasaran daerah.

5) Pembangunan Infrastruktur Yang Proporsional dan Berkelanjutan

  • Fokus­­ prioritas pada pemerataan dan peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan-kawasan strategis, dijabarkan dalam 5 sasaran daerah.

6) Peningkatan Kinerja Aparatur

  • Fokus­­ prioritas pada penataan ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, efektivitas, dan akuntabilitas, dijabarkan dalam 5 sasaran daerah.

7) Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana

  • Fokus­­ prioritas pada peningkatan pelestarian kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana, dijabarkan dalam 2 sasaran  daerah.

8) Penataan Ruang

  • Fokus­­ prioritas pada pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan rencana tata ruang, dan perencanaan tindak lanjut sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, dijabarkan dalam 3 sasaran daerah.

9) Penanggulangan Kemiskinan

  • Fokus­­ prioritas pada penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi keluarga miskin dan penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi unggulan lokal, dijabarkan dalam 3 sasaran daerah.

10) Peningkatan Kualitas Hidup Beragama dan Budaya Lokal

  • Fokus prioritas pada pembudayaan nilai moral keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yang didukung peningkatan kegiatan sosial keagamaan dan peningkatan penyebaran simbol-simbol keagamaan sebagai spirit pendorong peningkatan ibadah, dijabarkan dalam 5 sasaran  daerah.

5. Bahan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang RKPD 2013, maka:

1)  Seluruh OPD segera melakukan penyempurnaan Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan Akhir Renja Definitif yang diselaraskan dengan RKPD definitif. Rancangan Akhir Renja OPD disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi.

2) TAPD menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD TA 2013. Berdasarkan Permendagri R.I No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013 dinyatakan antara lain Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2013. (dedehas)

No

Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian

Faktor Penyebab

Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak

Ada

Tidak Ada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi danpenyusunanrencana kerja.

v

2.

Pengolahan data dan informasi.

v

3.

Analisis gambaran umum kondisi daerah

v

4.

Analisis ekonomi dan keuangan daerah.

v

5.

Evaluasi kinerja tahun lalu.

v

6.

Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.

v

7.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.

v

8.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.

v

9.

Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.

v

10.

Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan programGubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

v

11.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

v

12.

Perumusanprioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

v

13.

Perumusanprioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu padaRKP

v

14.

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.

v

15.

Pelaksanaan forum konsultasi publik.

v

16.

Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

v

17.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunanprovinsi telah berpedoman pada kebijakan umum.

v

18.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunanprovinsi telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

v

19.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunanprovinsi telah mengacu padaRKP.

v

20.

Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerahprovinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

v

21.

Perumusanrencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

v

22.

Perumusanrencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

v

23.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju

v

24.

MusrenbangRKPD yang bertujuan :

v

24.a.

Menyelaraskanprogram dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatanhasil musrenbang kabupaten/kota.

v

24.b.

Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbangRKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;

v

24.c.

Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.

v

24.d.

Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

v

25.

Berita Acara Hasil MusrenbangRKPD provinsi.

v

26.

Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

v

Last Updated on Sunday, 30 December 2012 00:22